Indonesia and the Doctrine of Strategic Autonomy

Dalam konteks persaingan kuat antar kekuatan besar dan kembali munculnya blok-blok politik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah strategis Indonesia di KTT BRICS di India: Indonesia akan bersahabat dengan semua negara, bekerja sama dengan semua mitra, namun tidak bergantung pada siapa pun. Pernyataan ini mencerminkan 'Doctrin Autonomi Strategis', yang menekankan kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh batas wilayah atau kekuatan militer, tetapi oleh kemampuan suatu bangsa membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Di tengah fragmentasi global akibat persaingan AS-China, proteksionisme ekonomi, dan ketidakpastian pasca-globalisasi, Indonesia berupaya mempertahankan ruang gerak strategisnya agar tetap merdeka dan tidak menjadi satelit negara manapun.

Partisipasi Indonesia dalam BRICS tidak berarti beralih dari satu blok ke blok lain. Sebaliknya, langkah ini merupakan ekspansi opsi diplomasi dan ekonomi Indonesia. Indonesia tidak menjauh dari ASEAN, G20, AS, UE, Jepang, Korea Selatan, India, Timur Tengah, Afrika, atau mitra strategis lainnya. Justru, semakin luas jaringan kemitraan yang dikembangkan, semakin kuat pula ketahanan ekonomi dan fleksibilitas geopolitik Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan luar negeri 'Bebas dan Aktif' yang diperbarui: bebas berarti memiliki autonomi strategis untuk membuat pilihan mandiri, sementara aktif berarti berkontribusi pada solusi global.

Dengan populasi lebih dari 280 juta, perekonomian terbesar di Asia Tenggara, serta keanggotaan dalam G20 dan BRICS, Indonesia memiliki kredibilitas untuk berperan lebih besar dalam urusan internasional. Indonesia dituntut untuk menjadi penyeimbang stabilitas global melalui diplomasi, bukan melalui kekerasan militer atau dominasi ekonomi. Dengan menjadi mediator yang dapat dipercaya dan menjaga saluran dialog terbuka, Indonesia berupaya menjadi jembatan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang dibutuhkan di era serba tidak pasti.