Inggris Ambil Langkah Baru Dukung Palestina, Perdagangan dari Permukiman Israel Terancam Dilarang

Inggris berencana melakukan 'reset' hubungan dengan Israel dan mengumumkan kebijakan baru yang lebih mendukung Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband akan mengumumkan larangan perdagangan terhadap barang dan jasa yang berasal dari permukaman Israel di wilayah Palestina, termasuk jasa terkait seperti pembiayaan dan periklanan. Kebijakan ini selaras dengan pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024 yang menyatakan bahwa negara tidak boleh mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina. Total perdagangan antara Inggris dan Israel mencapai sekitar 6 miliar poundsterling pada 2025, sehingga dampak kebijakan ini masih akan bergantung pada respons pemerintah Israel.

Miliband juga akan menegaskan dukungan Inggris terhadap solusi dua negara dan perlindungan hak-hak warga Palestina, sambil mengecam kondisi kemanusiaan yang dialami warga Gaza. Pemerintah Inggris telah lama menganggap permukaman sipil Israel di wilayah yang direbut pada 1967 sebagai ilegal menurut hukum internasional. Proyek permukaman E1 di Tepi Barat yang dilanjutkan Israel juga menjadi sorotan, karena berpotensi membagi wilayah tersebut dan menghambat pembentukan negara Palestina.

Kebijarat baru Inggris muncul setelah jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Inggris mendukung larangan perdagangan dengan permukaman Israel. Namun, reaksi pemerintah Israel dan AS cukup tegas. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan agar duta besar Inggris diusir, sementara Duta Besar AS Mike Huckabee menuduh pemerintah Inggris diliputi kebencian terhadap Yahudi. Amerika Serikat sebelumnya juga menekan Israel untuk menghentikan pembangunan permukaman yang tidak diizinkan.