Kepala BGN Buka Suara soal Utang Rp 1,6 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono merespons temuan utang Rp 1,6 triliun kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa kewajiban tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai tunggakan, bukan utang, dan saat ini sedang dalam proses audit. Sudaryono menegaskan tidak akan melakukan pembayaran sepihak tanpa rekomendasi dan verifikasi dari lembaga auditor, sesuai mekanisme yang berlaku.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari merinci komposisi tunggakan tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada 17 Juli 2026. Pos pengeluaran terbesar adalah belanja modal pembangunan dapur APBN sebesar Rp 1,04 triliun. Sisanya tersebar untuk berbagai kebutuhan seperti sertifikasi SPPG Rp 111 miliar, jasa EO dan publikasi Rp 330 miliar, belanja bahan Rp 16,1 miliar, serta bantuan pemerintah untuk MBG Rp 100 miliar.

Arumsari memastikan seluruh tunggakan akan dilunasi pada tahun 2026. Beberapa pos yang sudah melewati proses review dan sesuai ketentuan akan segera dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), meski sebagian alokasi anggaran masih dalam kondisi diblokir.