Kuota Produksi Dipangkas, Kadin Sebut Ekspor Nikel Indonesia Hilang 5 Juta Ton

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan memangkas kuota produksi bijih nikel nasional untuk tahun 2026 menjadi 260–270 juta ton, turun signifikan dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas smelter yang beroperasi di dalam negeri sebagai acuan utama penetapan angka produksi.

Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro, menyampaikan bahwa pemangkasan kuota berpotensi menyebabkan hilangnya ekspor nikel sebanyak 3,5 hingga 5 juta ton, setara penurunan sekitar 0,3 hingga 0,5 persen. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi Strategic Response Meeting (SRM) Kadin dan Hipmi Miners 2026 di Jakarta. Ia mendesak agar kepastian RKAB serta proyek hilirisasi dapat terprediksi secara jangka panjang guna menjaga kelayakan bisnis pelaku usaha.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan pemangkasan produksi diyakini mendorong kenaikan harga nikel di pasar global. Harga nikel saat ini tercatat di atas USD 17.000 per dry metric ton, meningkat dari rata-rata USD 14.000 per dmt sepanjang 2025. Terpisah, RKAB 2026 PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dijadwalkan akan mendapat persetujuan dan berlaku selama satu tahun, menyusul berakhirnya RKAB sebelumnya pada 2025.