Menara Badung Eksklusif hingga 2047, Aspimtel Soroti Persaingan Usaha

Asosiasi Penyelenggara Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) menyoroti keputusan Pengadilan Tinggi Bali yang memperpanjang hak eksklusif pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali hingga 2047. Putusan Nomor 200/PDT/2026/PT DPS tanggal 20 Agustus 2026 memastikan PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) dapat memperpanjang kerja sama penyediaan infrastruktur menara terpadu hingga 7 Mei 2047. Pengadilan juga memerintahkan pembongkaran menara milik pihak lain dan melarang penerbitan izin baru hingga masa kerja sama berakhir.

Aspimtel menilai ketentuan ini berpotensi membatasi persaingan usaha di industri menara telekomunikasi. Ketua Umum Aspimtel Theodorus Ardi Hartoko menyatakan asosiasi menghormati proses hukum yang sedang berjalan, namun khawatir dampaknya terhadap struktur industri dan ruang gerak pelaku usaha lain. Sekretaris Jenderal Indra Gunawan menekankan bahwa pasar terbuka lebih efisien dibanding struktur monopoli, terutama dalam industri yang sudah memiliki banyak pemain seperti menara telekomunikasi.

Meski mengkhawatirkan dampak persaingan usaha, Aspimtel tidak menyimpulkan putusan pengadilan melanggar aturan monopoli. Asosiasi telah berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk meninjau secara objektif. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 3 September 2026 setelah kalah di tingkat banding.