Nusron Bocorkan Gambaran Badan Baru Reforma Agraria di Bawah Presiden

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan rencana pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) sebagai badan baru yang berada di bawah kendali langsung Presiden. LPRA akan bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan reforma agraria serta penyelesaian konflik pertanahan secara nasional. Pembentukan LPRA diperkirakan akan menyentuh struktur organisasi Kementerian ATR/BPN, termasuk kemungkinan penggabungan sejumlah direktorat ke dalam lembaga baru ini. Namun, Nusron menegaskan tidak seluruh urusan agraria akan ditangani oleh LPRA, melainkan hanya bagian tertentu yang sesuai dengan karakter dan lingkup konfliknya.

Dalam pembagian kewenangan, Nusron membedakan dua jenis isu agraria: konflik dan sengketa. Sengketa yang melibatkan individu dan berkaitan dengan administrasi pertanahan akan tetap ditangani oleh Kementerian ATR/BPN. Sebaliknya, konflik yang bersifat komunal seperti sengketa antara masyarakat adat dengan korporasi, BUMN, atau pemerintah kemungkinan akan dikelola oleh LPRA. Pembagian ini bertujuan agi penyelesaian dapat dilakukan secara lebih terpusat dan efisien sesuai dengan sifat masing-masing kasus.

Nusron menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 22 September 2026. Ia menekankan bahwa LPRA masih dalam tahap simulasi dan perencanaan, sehingga detail pembentukannya belum final.