OJK Sebut Demutualisasi Bakal Buka Akses Sumber Permodalan BEI

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan memperluas akses sumber permodalan, meningkatkan efisiensi dan ketahanan operasional, memperkuat daya saing, serta mempercepat penerapan praktik terbaik global. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan TA 2027 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Friderica, prinsip utama demutualisasi adalah pemisahan jelas antara kepemilikan saham bursa efek dan hak akses perdagangan sebagai anggota bursa. Pemisahan ini diharapkan memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme dan objektivitas pengambilan keputusan, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan, sehingga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia meningkat. Ia menegaskan BEI akan tetap independen meskipun pihak seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara turut memiliki saham dalam proses demutualisasi sesuai undang-undang.

Friderica juga menekankan demutualisasi tidak akan mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi BEI. OJK akan tetap menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan penuh untuk memastikan pasar modal Indonesia berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan berlaku, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan integritas pasar serta perlindungan investor, terutama investor ritel dan minoritas.