PDIP Pernah Ganti Calon Wakil Kepala Daerah Usai Didiskualifikasi MK Gegara Dokumen Bermasalah

Polemik ijazah Jokowi dan Gibran menyoroti isu keabsahan dokumen mantan presiden dan putranya. Peneliti politik Anwar Saragih menghubungkan isu ini dengan tokoh seperti SBY, JK, Sufmi Dasco Ahmad, dan Megawati. Dorongan dari Projo dan PSI meminta PDIP memberikan klarifikasi. Megawati sebelumnya menyatakan jika ijazah ada, cukup ditunjukkan ke publik. Secara administratif, PDIP tidak wajib memverifikasi dokumen kader. PDIP menyatakan penyelesaian terserah KPU, Bawaslu, dan MK. Dalam Pilkada Papua 2024, PDIP patuh pada putusan MK yang mendiskualifikasi Yeremias Bisai, mengganti dengan Constant Karma. Sikap PDIP di Pilkada Papua menjadi pembelajaran untuk menghadapi isu serupa terkait Jokowi-Gibran.