Pemerintah Targetkan Penetapan Lokasi PLTN Paling Lambat 2027

Pemerintah Indonesia menargetkan penetapan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) paling lambat pada 2027. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyampaikan target ini dalam seminar WRI Indonesia di Jakarta pada 30 September 2026. Penetapan tapak akan mempertimbangkan teknologi PLTN yang dipilih, dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia yang berminat bekerja sama. Pengembangan PLTN diharapkan mendukung pasokan energi yang cukup, andal, kompetitif, dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi nasional.

Kebutuhan listrik nasional diproyeksikan mencapai 600 terawatt hour (TWh) pada 2030, dengan konsumsi per kapita mendekati 2.000 kWh. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah juga mengembangkan sumber energi terbarukan seperti surya, hidro, angin, bioenergi, panas bumi, dan energi laut. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan green super grid sepanjang 70.000 km hingga 2040 guna menghubungkan sumber energi terbarukan dengan pusat industri dan daerah pemakaian.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Komposisi kapasitas tersebut meliputi 42,6 GW (61%) dari energi baru terbarukan, 10,3 GW (15%) dari penyimpanan energi, dan 16,6 GW (24%) dari pembangkit fosil.