Sudah Mundur dari Agustus Jadi November, Platform Minta Pemerintah Tunda Pajak E-Commerce ke 2027

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta pemerintah menunda penerapan pajak e-commerce hingga 2027, menggantikan target 1 Oktober 2026. idEA menyatakan implementasi memerlukan penyesuaian sistem, proses transaksi, administrasi, pelaporan, dan sumber daya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pemerintah dan pelaku usaha e-commerce sudah siap menerapkan ketentuan tersebut setelah masa penundaan berakhir. Hingga saat ini, idEA belum menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelaksanaan pemungutan pajak pada November 2026 dan masih berkoordinasi dengan DJP.