Wamenkeu evaluasi insentif pajak guna beri dampak konkret investasi

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan evaluasi insentif pajak harus menghasilkan tambahan investasi nyata, lapangan kerja, dan produktivitas. Evaluasi ini menjadi salah satu dari tiga prioritas reformasi perpajakan pemerintah. Dengan memanfaatkan data administrasi dan pengawasan berbasis risiko, diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan perpajakan dan menyasar area yang paling membutuhkan perhatian. Pemerintah juga berupaya menyederhanakan prosedur perpajakan, mengedukasi pelaku usaha, serta menggunakan teknologi seperti big data dan AI untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Evaluasi insentif pajak juga disesuaikan dengan pajak minimum global (GMT) yang ditetapkan tarifnya 15 persen, dengan pertimbangan instrumen seperti hibah tunai dan kredit pajak sebagai alternatif. Reformasi ini bertujuan mencapai target RAPBN 2027.