Pemerintah Bentuk Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil Lahadalia

Pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dikomandoi Bahlil Lahadalia, sekaligus tetap menjabat sebagai Menteri ESDM. Jabatan baru ini dibentuk untuk mengkoordinasi program-program prioritas terkait hilirisasi ekonomi dan transisi energi bersih, termasuk pengembangan PLTS 100 GWp. Pemerintah menyiapkan 18 proyek prioritas hilirisasi dengan investasi US$38,63 miliar (Rp618,13 triliun) yang mencakup mineral, batu bara, transisi energi, pertanian, dan kelautan.

INDEF menyambut positif pembentukan kementerian ini sebagai peluang mempercepat agenda transisi energi. Berdasarkan studi, potensi listrik bersih di 8 kawasan prioritas mencapai 24-31 TWh per tahun, setara dengan 8-13 GW atau 8-13% dari target nasional PLTS. Namun, realisasi masih terhambat oleh tumpang tindih regulasi, kesiapan jaringan listrik, ketersediaan lahan, skema pembiayaan, serta kesiapan teknologi pada industri mineral kritis.

Pengamat Fahmy Radhi sepakat penggabungan agenda tepat karena sektor terkait berkaitan erat dengan kewenangan ESDM. Namun, ia menyoroti potensi konflik karena Bahlil mengkoordinasikan dirinya sendiri sebagai Menko sekaligus Men ESDM. Ia menambahkan bahwa klaim penghentian impor solar turun naman impor minyak mentah tetap naik, sehingga perlu ditinjau luas. Harapannya, agenda dijalankan dengan strategi terukur untuk manfaat nyata bagi ekonomi.