Luhut: AI Bakal Pangkas Korupsi, Pertemuan Orang Dikurangi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pemerintahan untuk mengurangi korupsi. Dengan menerapkan Government Technology berbasis AI, proses administrasi dan pelayanan pemerintahan diharapkan menjadi lebari transparan dan mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dengan aparat. Luhut menekankan bahwa penggunaan teknologi seperti face recognition dan biometrik akan memungkinkan identifikasi masyarakat secara digital, sehingga mengurangi kebutuhan pertemuan langsung. Menurutnya, digitalisasi pendataan ini merupakan lompatan penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Luhut juga menjelaskan bahwa sistem pendataan berbasis teknologi akan membantu memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos). Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Ia mengungkapkan rencana perubahan pola pemberian insentif, di mana pemerintah akan mengurangi subsidi terhadap produk dan langsung memberikan bantuan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Luhut menargetkan bahwa pemerintah dapat melakukan transfer tunai kepada ratusan juta penduduk yang memenuhi kriteria pada awal tahun depan melalui registrasi berbasis data.