Aguan hingga Bos BSD Kumpul, Ini Persoalan yang Dibahas

Para tokoh senior dan pengembang properti nasional, termasuk perwakilan Aguan, BSD, dan PIK, berkumpul dalam pertemuan Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (REI) untuk mendesak perbaikan regulasi yang dinilai menghambat industri properti. Isu utama yang dibahas meliputi beban perpajakan, proses perizinan, tata ruang, kepastian hukum, dan penerapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Para peserta menekankan perlunya penyempurnaan kebijaman agar program pembangunan 3 juta rumah dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dapat tercapai. Mereka juga menyoroti beban pajak yang tinggi pada bisnis pusat perbelanjaan serta ketidakpastian aturan yang berpotensi mengurangi minat investasi asing dan domestik.

Sebagai tindak lanjut, REI membentuk komite khusus yang terdiri dari 15 ahli dan praktisi untuk mengkaji dan merumuskan perbaikan regulasi di bidang perpajakan, tata kota, tata ruang, pertanahan, dan infrastruktur. Komite ini bertujuan memperkuat kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Para senior juga menegaskan pentingnya dukungan pemerintah agar kebijakan yang sudah ditetapkan, seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tidak mudah berubah di tengah pelaksanaan. REI menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai pelopor pengembangan perumahan dan kota mandiri di Indonesia.

Pertemuan ini dihadiri sekitar 66 orang, termasuk para pendiri dan eksekutif dari pengembang besar seperti Sedayu Group, Sinar Mas Land, Summarecon Agung, Ciputra Group, Lippo Group, dan banyak lagi. Para hadirin sepakat untuk memperjuangkan regulasi yang kondusif bagi dunia usaha properti, sekaligus menjaga soliditas organisasi agar dapat berperan secara efektif dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan.