Alasan DPR Dukung Bos BGN Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan MinyaKita. Netty menilai subsidi tersebut harus tetap tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan dan tidak dialihkan ke operasional program pemerintah. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal serta menjaga stabilitas harga bagi petani dan peternak melalui pembelian sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP). Netty juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam program MBG.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono memastikan larangan penggunaan barang bersubsidi sudah diperhitungkan sejak awal dan tidak akan mengurangi kualitas maupun porsi makanan bagi penerima manfaat. Ia menegaskan barang bersubsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat berhak sehingga tidak boleh digunakan dalam operasional dapur MBG. Netty juga mengingatkan agar implementasi kebijakan diimbangi dengan sistem pengadaan yang jelas, kecukupan anggaran, serta pendampingan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar operasional tetap berjalan optimal.