Amran: Untung Rp 2 T Perusahaan Bukan Bisnis, tapi Rampas Hak Rakyat

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menanggapi isu viral tentang perusahaan penggilingan beras yang meraup keuntungan Rp 2 triliun per bulan saat musim panen. Analisis tata niaga beras nasional menunjukkan kerugian besar, termasuk Rp 98 triliun dari peredaran beras premium yang tidak sesuai standar dan potensi kerugian konsumen Rp 71,9 triliun per tahun akibat beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.

Distribusi keuntungan dalam rantai pasok beras timpang. Dari anggaran ketahanan pangan Rp 144,6 triliun tahun 2025, petani hanya menerima Rp 1,87 juta dari alokasi Rp 215 triliun, sementara pengusaha penggilingan memperoleh Rp 259 triliun. Penggilingan skala besar menguasai 40% pasokan gabah meski unitnya sedikit. Tingkat pelanggaran beras premium mencapai 85,56%, dan Satgas Pangan telah menangani 93 kasus mafia pangan dengan 77 tersangka pada periode 2024-2025.

Pemerintah mendorong skema alternatif melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih untuk memangkas rantai distribusi. Untuk beras fortifikasi, pengawasan di DKI Jakarta pada Juni 2026 menemukan hanya 3 dari 15 merek yang memenuhi standar, dengan harga jual jauh di atas harga wajar. Menteri Amran menegaskan akan mengumumkan nama produsen yang melanggar dan mencabut izin mereka, serta meminta penegakan hukum lebih ketat.