Antisipasi Penegak Hukum Korup, Komisi III Desain Badan Pengawas Perampasan Aset

Komisi III DPR RI memperkuat desain Badan Pengawas Perampasan Aset (BPA) dalam RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. LDN dengan Pukat UGM menyampaikan kekhawatiran masyarakat sipil akan potensi kesewenang-wenangan eksekusi perampasan aset untuk memukul lawan politik. Habiburokhman menyatakan pengawasan akan ditingkatkan, sementara pihaknya menunggu masukan apakah BPA dimaksimalkan pada Kejaksaan yang ada atau dibentuk badan baru. Aset hasil tindak pidana seperti pesantren atau sekolah tetap disita namun fungsinya untuk masyarakat tidak berubah.