AS Jatuhkan Sanksi terhadap Presiden ICC Tomoko Akane

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tomoko Akane dan pengacara senior Abdoulaye Seye pada 18 Agustus. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan langkah ini melalui platform X, menyatakan sanksi bertujuan melindungi warga AS dari yurisdiksi ICC yang dianggap "pengadilan palsu". Rubio mengaitkan keputusan dengan prinsip Deklarasi Kemerdekaan AS, menegaskan warga negara tidak akan diserahkan ke pengadilan asing atas tuduhan yang dibuat-buat. Sanksi meliputi larangan masuk ke wilayah AS dan pembatasan transaksi keuangan.

ICC berbasis di Den Haag mengutuk keputusan pemerintahan Donald Trump, menilainya mengancam supremasi hukum internasional. Latar belakang konflik adalah penyelidikan ICC terhadap Israel, sekutu dekat AS, termasuk surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 2024 atas dugaan kejahatan perang di Gaza. AS dan Israel bukan pihak yang meratifikasi Statuta Roma, sehingga tidak terikat kewajiban melaksanakan perintah ICC.

Di dalam negeri, kebijakan ini memicu kontroversi. Wali Kota New York Zohran Mamdani mendesak pemerintah federal menghormati perintah penangkapan, namun Trump menolak. Koalisi lembaga HAM AS mengajukan gugatan terhadap sanksi ini, dinilai menghalangi keadilan bagi korban perang. Survei The Economist/YouGov menunjukkan 49% warga AS mendukung pelaksanaan perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu.