Bahlil Minta Pengembangan Panas Bumi Dipercepat

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta pelaku usaha panas bumi mempercepat pengembangan PLTP guna mencapai target tambahan kapasitas 5,2 GW pada RUPTL 2025-2034. Ia menekankan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai kunci utama percepatan ini. Bahlil menyatakan bahwa meskipun telah melakukan pemangkasan aturan, hambatan masih ada, sehingga diperlukan komitmen dari kedua belah pihak untuk mengatasi kendala teknologi dan keuangan.

Pemerintah juga mendorong Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengawasi proyek panas bumi agar tidak terjadi perpanjangan izin yang berulang. Bahlil menegaskan bahwa percepatan pengembangan panas bumi tidak hanya untuk meningkatkan pasokan listrik, tetapi juga untuk menciptakan efek ekonomi berganda melalui penciptaan lapangan kerja dan industri pendukung. Inovasi teknologi juga dianggap penting agar panas bumi bisa bersaing dengan energi fosil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia berada di peringkat kedua dunia dalam kapasitas panas bumi terpasang, dengan total potensi 23.202,77 MW dan kapasitas terpasang sekitar 2.776,39 MW, artinya hanya sekitar 11,6% potensi yang dimanfaatkan. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan pengembangan 2 lokasi WPSPE dan 4 WKP dengan total sumber daya sekitar 131 MW dan proyeksi investasi US$1,16 miliar. Beberapa katalis regulasi juga disiapkan, termasuk revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 112 Tahun 2022.