Biaya Politik Tinggi Jadikan Kepala Daerah Terpilih Bak Wayang Bagi Donatur

Biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah menciptakan ketergantungan pada donatur, sehingga calon terpilih berperilaku seperti "wayang" yang harus menyenangkan para sponsor. Analis KPK Dion Hardika Sumarto menjelaskan bahwa dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, konflik kepentingan akibat transaksi politik tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga memengaruhi keputusan publik seperti penetapan bantuan, pemenang tender, penerbitan izin, hingga intervensi kepangkatan ASN. Menurutnya, semakin rendah transparansi pendanaan politik, risiko korupsi semakin tinggi.

Kajian KPK pada 2020 mengungkapkan bahwa biaya politik pemilihan bupati/wali kota dapat mencapai Rp20–30 miliar, sementara pemilihan gubernur mencapai sekitar Rp100 miliar. Dari temuan tersebut, 47 persen sponsor atau donatur pasti mengharapkan imbal balik, dan 65 persen calon kepala daerah siap memberikan fasilitas kepada sponsor setelah dilantik. Dion menekankan bahwa untuk memutus akar korupsi politik, perlu dilakukan reformasi pembiayaan kampanye, pembatasan donasi yang wajib dilaporkan, serta penguatan pengawasan dana kampanye oleh lembaga independen.

Sebanyak 961 kepala daerah terpilih akan dilantik dalam prosesi bertahap, meliputi 33 gubernur dan wakilnya, 363 bupati dan wakilnya, serta 85 wali kota dan wakilnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retret bagi kepala daerah terpilih akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Surya Paloh juga menegaskan komitmen kader NasDem untuk memberikan kontribusi terbaik sesuai janji kampanye.