BPK Dorong MA Menuju Government 5.0

Mahkamah Agung (MA) mencatatkan kinerja positif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada semester II 2025, MA berhasil menindaklanjuti 1.948 rekomendasi BPK, setara dengan 96,65 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 76 persen. Selain itu, MA juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan negara tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian Indonesia Emas 2045. Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk mendorong transformasi pemerintahan.

BPK mendorong MA untuk terus memperkuat tata kelola dan beralih ke Government 5.0, yang mengedepankan penggunaan kecerdasan buatan, analisis data, serta kolaborasi lintas sektor. Transformasi ini juga mencakup penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kebijakan publik.