BPK: Tata Kelola ESG dan Government 5.0 Fondasi Indonesia Emas 2045

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan transformasi menuju Government 5.0 menjadi fondasi penting bagi pencapaian Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2025 kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.

Pemeriksaan laporan keuangan dianggap sebagai instrumen strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. BPK menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Transformasi ke Government 5.0 menuntut pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip ESG menjadi landasan agar setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.