BPK Apresiasi Transformasi Kementerian Hukum, Dorong Tata Kelola Naik Kelas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi transformasi Kementerian Hukum dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Transformasi tersebut mencakup reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kerja sama internasional. Menurut Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, capaian ini harus terus dikembangkan agar pemeriksaan keuangan negara tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga menghasilkan perbaikan tata kelola yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BPK menilai transformasi ini sebagai modal penting untuk mendukung pemerintahan yang akuntabel dan berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045. Namun, penguatan tata kelola ke depan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan pemerintahan yang semakin digital. BPK menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor.

Menurut Nyoman, Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan sesuai prinsip ESG.