BPK Soroti 6 Tantangan Menuju Government 5.0 demi Indonesia Emas 2045

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti enam tantangan dalam transformasi menuju Government 5.0 untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. Tantangan tersebut meliputi belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta Artificial Intelligence (AI), integritas tata kelola yang masih rendah, kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta isu keamanan siber dan kolaborasi. Hal ini disampaikan oleh Plt. Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, dan Barantin Tahun 2025 di Jakarta pada 4 Agustus 2026.

BPK menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fondasi pencapaian Indonesia Emas 2045. Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Transformasi ke Government 5.0 dilatarbelakangi penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan. BPK berharap kedua model ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan di masa depan.