4 K/L Prabowo Ini Dapat Catatan BPK Soal Tata Kelola Keuangan Negara

BPK menemukan tiga isu strategis dalam laporan keuangan tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kehutanan, serta Badan Karantina Indonesia. Pertama, kelemahan pengendalian atas pendapatan, kas, belanja, hibah, perjalanan dinas, tunjangan, dan proses pembayaran. Kedua, kelemahan pencatatan aset yang tidak akurat, status hukum tidak jelas, aset belum optimal dimanfaatkan, serta aset tidak digunakan namun masih tercatat. Ketiga, ketidakpatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, pengelolaan hibah, pembayaran pekerjaan, dan administrasi penerimaan negara. BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistemik, penerapan prinsip ESG, dan transformasi menuju Government 5.0 yang memanfaatkan AI, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, transformasi ini menghadapi enam tantangan: kesenjangan transformasi digital, fragmentasi data, keterbatasan talenta AI, integritas tata kelola rendah, kapasitas SDM perlu ditingkatkan, serta keamanan siber dan kolaborasi. Keempat entitas tersebut kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi BPK menegaskan opini tersebut adalah fondasi untuk terus memperkuat kelemahan, bukan tujuan akhir.