BUK Migas Bakal Gantikan Peran SKK Migas, Ini Respons Bahlil

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa desain kelembagaan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas masih dalam tahap pembahasan dan pemerintah terbuka terhadap berbagai formulasi yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi negara. Bahlil menjelaskan bahwa SKK Migas sebelumnya adalah hasil transformasi dari BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan sifatnya bersifat ad hoc. Pemerintah akan mencari formulasi terbaik untuk mengatur sektor hulu migas di masa mendatang.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menyarankan agar BUK Migas difokuskan sebagai regulator, sementara fungsi operasional tetap dikelola oleh PT Pertamina. Menurutnya, pembagian peran ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. BUK Migas juga sebaiknya ditempatkan langsung di bawah Presiden agar memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengeksekusi visi ketahanan energi nasional.

Hadi menegaskan bahwa BUK Migas tidak perlu mengadopsi konsep seperti Danantara karena berpotensi menimbulkan duplikasi dengan Pertamina. Ia juga menolak ide meletakkan BUK di bawah Pertamina atau Kementerian ESDM karena khawatir akan membatasi kemampuan lembaga dalam menjalankan kebijakan presiden.