DPR: OTT Pejabat ATR/BPN Momentum Bongkar Jaringan Mafia Tanah

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) pada sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam operasi ini, KPK menyita uang tunai Rp106,3 miliar serta barang bukti berupa mata uang asing yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat Direktorat Jenderal di lingkungan ATR/BPN.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa OTT ini harus menjadi momentum untuk membongkar jaringan mafia tanah secara menyeluruh, bukan hanya menyentuh satu atau dua orang. Ia mendesak KPK mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu, termasuk menelusuri siapa yang meminta, siapa yang memberi, dan siapa perantaranya dalam transaksi suap terkait HGB.

Abdullah juga menyoroti bahwa mafia tanah tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan sosial. Sebagai langkah preventif, ia mendorong percepatan digitalisasi layanan pertanahan dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan mempersempit ruang bagi transaksi ilegal di sektor pertanahan.