Gaji PPPK Daerah Diambil Alih APBN, Bupati Bandung: Kabar Baik

Pemerintah pusat menyetujui pengalihan pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah ke APBN, menghilangkan beban APBD pemerintah kabupaten. Kebijakan ini diusulkan sejak 2018 oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 18 Agustus 2024. Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan kebijakan ini memberikan kabar baik karena mengentaskan tekanan fiskal pada daerah, memungkinkan dana APBD dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Para PPPK mendapat kepastian kesejahteraan yang lebih baik, terutama tenaga pendidik. Apkasi berkomitmen mengawal implementasi kebijakan ini agar mekanisme teknisnya segera terwujud dengan jelas.