Gaji PPPK Dialihkan ke APBN Dinilai Bikin Ruang Fiskal Pemda Membaik

Pengalihan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari APBD ke APBN dinilai memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Kebijakan ini mengurangi tekanan belanja pegawai di daerah, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk belanja produktif seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.

Alokasi APBN 2027 untuk pembiayaan PPPK mencapai Rp23 triliun. Berdasarkan simulasi biaya Rp70 juta hingga Rp84 juta per pegawai per tahun, anggaran tersebut diperkirakan mampu membiayai sekitar 270 ribu hingga 330 ribu PPPK. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.