Indef: Gaji PPPK Dialihkan ke APBN, Ruang Fiskal Daerah Lebih Longgar
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pengalihan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari APBD ke APBN dinilai Indef dapat memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Dengan alokasi Rp23 triliun dalam APBN 2027, beban belanja pegawai di daerah berkurang, sehingga anggaran dapat dialihkan ke belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Namun, Indef menekankan perlunya transparansi terkait kecukupan anggaran tersebut. Berdasarkan simulasi biaya Rp70-84 juta per pegawai per tahun, dana Rp23 triliun hanya mampu membiayai sekitar 270 ribu hingga 330 ribu PPPK. Hal ini menjadi catatan karena sebelumnya muncul estimasi kebutuhan anggaran yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp31,1 triliun.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
ANTARA News · 17 September 2026 pukul 18.19
Indef: Gaji PPPK dialihkan ke APBN, ruang fiskal daerah bisa membesar
Media Indonesia · 17 September 2026 pukul 18.28
Ruang Fiskal APBD Leluasa Jika Gaji PPPK dari APBN
CNN Indonesia · 17 September 2026 pukul 20.40
DPR Minta Kaji Ulang Batas Defisit APBN 3%, Ini Kata Wamenkeu Juda
JPNN.com · 17 September 2026 pukul 15.58
Seabrek Persoalan Fiskal Indonesia yang Bersifat Struktural
Berita terkait
DPR dan Pemerintah Sepakat Anggaran Gaji PPPK Rp 23 Triliun
JPNN.com · 17 September 2026 pukul 12.00
Gaji PPPK Mulai 2027 Dibiayai APBN, Andri Arianto: Beri Ruang Fiskal Lebih Luas Bagi Pemda
JPNN.com · 17 September 2026 pukul 07.01
Dirjen Pajak: Menkeu baru minta postur fiskal harus bisa dipercaya
ANTARA News · 16 September 2026 pukul 23.18
Pakar UGM sebut Pergantian Menkeu Tak Otomatis Selesaikan Masalah Fiskal
Warta Ekonomi · 16 September 2026 pukul 21.17