Gebrakan Prabowo Soal Anggaran dan BUMN Dipuji PKS
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9326198/original/069893700_1786964830-IMG_3053.jpg)
PKS mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kebocoran keuangan negara dan merampingkan BUMN. Presiden Muzzammil Yusuf menyatakan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, manipulasi, dan pemborosan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Beberapa capaian penting meliputi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun berdasarkan rekomendasi BPK sepanjang 2025. Selain itu, perampingan jumlah BUMN dari 1.074 menjadi 300 hingga akhir 2026 berhasil menghemat Rp50 triliun. Pemerintah juga menargetkan penghematan Rp360 triliun melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa serta pemberantasan praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Detik.com · 17 Agustus 2026 pukul 12.52
KPK Sambut Baik Usulan Prabowo soal Pengadilan Ad Hoc Usut BUMN Bermasalah
Detik.com · 16 Agustus 2026 pukul 06.25
Bersih-bersih BUMN Lewat Pengadilan Ad Hoc
Warta Ekonomi · 15 Agustus 2026 pukul 19.25
Prabowo Wacanakan Pengadilan Ad Hoc untuk BUMN, Menkum: Belum Dikaji Pemerintah
Warta Ekonomi · 19 Agustus 2026 pukul 10.10
KPK Tanggapi Rencana Prabowo Sikat Direksi BUMN Nakal 30 Tahun Terakhir
Berita terkait
Wacana Reshuffle, PKS: Jangan Ada Lagi Anggota Kabinet Kena Kasus Korupsi
Detik.com · 20 September 2026 pukul 16.15
Prabowo Mau Tutup 750 BUMN, Negara Bisa Hemat Rp100 Triliun
CNBC Indonesia · 17 September 2026 pukul 13.10
Presiden Prabowo: Dalam 2 Tahun, Penghasilan BUMN Naik Ratusan Persen Padahal Puluhan Tahun Merugi
Warta Ekonomi · 26 Agustus 2026 pukul 08.20
Prabowo Ingin Ada Pengadilan Ad Hoc Kasus Korupsi BUMN, Ini Alasannya
Detik.com · 15 Agustus 2026 pukul 16.41