KPK Sambut Baik Usulan Prabowo soal Pengadilan Ad Hoc Usut BUMN Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk pengadilan ad hoc khusus mengusut BUMN bermasalah. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan dukungan atas niat baik Presiden demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat, namun menegaskan KPK belum masuk tahap pembahasan teknis dan akan menunggu rencana aksi konkret dari pemerintah. Usulan ini muncul setelah Prabowo mengungkapkan keterkejutan menemukan 1.074 BUMN termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan — jauh melebihi perkiraan awal 300-400 entitas. Presiden menilai banyak BUMN beroperasi seenaknya tanpa akuntabilitas terhadap negara, dan berencana meminta pertanggungjawaban direksi hingga 30 tahun ke belakang melalui mekanisme pengadilan khusus.