Gubernur NTB Minta Hibah Uang Lewat Pokir DPRD Ditiadakan

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta agar hibah berupa uang melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD ditiadakan. Ia mengusulkan agar hibah tersebut diganti dengan bentuk program. Permintaan ini disampaikan usai rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama KPK di Mataram pada Kamis, 3 September 2026. Iqbal menyatakan bahwa sorotan terhadap Pokir termasuk larangan hibah uang menjadi catatan penting. Ia menilai perhatian KPK terhadap NTB sebagai momentum untuk memperkuat perbaikan tata kelola pemerintahan. Iqbal berharap tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) di NTB dan menegaskan bahwa birokrasi di NTB membutuhkan pembenahan total sejak awal.