Habiburokhman: Sakit Sekali Rasanya Ketika Hukum Jadi Alat Politik-Kekuasaan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pentingnya agar RUU Perampasan Aset tidak disusun sebagai alat politik atau kekuasaan. Dalam rapat parlemen, ia mengingatkan agar aturan yang dibuat tidak digunakan untuk menindas pihak yang tidak berkuasa di kemudian hari. Habiburokhman menyatakan pernah mengalami dampak negatif hukum yang disalahgunakan saat berada di oposisi, sehingga menjadi pertimbangan kuat dalam pembahasan RUU ini. Ia juga menyampaikan adanya draf lama RUU yang lebih ekstrem, yang diduga berasal dari pemerintahan sebelumnya dan berpotensi disalahgunakan untuk menyerang lawan politik. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih demokratis dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan lebih ringan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, ia menekankan agar DPR tetap waspada terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan undang-undang ini.