Heboh Wamenhaj Sebut Audit Forensik Keuangan Haji, DPR Buka Suara!

Ucapan Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak tentang audit forensik Keuangan Haji menimbulkan kehebohan. Abidin Fikri (DPR) meminta penjelasan dasar audit, menekankan dana haji adalah dana jemaah yang harus meningkatkan kepercayaan publik. Komisi VIII terbuka audit forensik dengan dasar jelas, tetapi tidak mengganggu penyelenggaraan haji. Handi Risza (PKS) mendukung perbaikan tata kelola, menyatakan BPK temukan Rp 161,7 miliar subsidi jamaah yang tidak berhak pada IHPS II-2025. Dana kelolaan BPKH Rp 184 triliun (70% di Sukuk Negara, 25% deposito syariah), opini wajar 8 tahun berturut-turut.