Komisi IV DPR Dorong Pemerintah Libatkan Masyarakat Atasi Karhutla

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, termasuk Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan yang memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Menurutnya, seluruh pihak terkait harus memiliki langkah yang terintegrasi mulai dari pencegahan hingga respons saat kebakaran terjadi.

Hanan juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi dalam menghadapi dampak El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla. Data mengenai wilayah rawan, sumber air, dan potensi kebakaran perlu dikumpulkan secara terpadu agar respons lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga meminta Kementerian Kehutanan turun tangan untuk mengkoordinasikan upaya pemadaman secara lintas sektor.

Sementara itu, BNPB melaporkan sebaran hotspot di Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data satelit NOAA-20 hingga 20 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik hotspot di wilayah Kalimantan, dengan konsentrasi tertinggi di Kalimantan Tengah (767 titik), diikuti Kalimantan Barat (560 titik), Kalimantan Selatan (74 titik), Kalimantan Timur (74 titik), dan Kalimantan Utara (3 titik).