KPK soal Marak OTT Bupati: Kami Tak Menarget dan Cari Kesalahan Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap bupati tahun ini. Hingga akhir Juli, setidaknya 11 bupati dan 1 wali kota telah diproses hukum, termasuk Bupati Pemalang terbaru. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa OTT tidak menarget individu, melainkan berdasarkan aduan masyarakat dengan bukti yang cukup. KPK menerima ribuan pengaduan, menganalisisnya, dan bertindak ketika bukti memadai. Fokus pada bupati karena bukti tersedia, bukan berarti KPK melindungi pejabat lain. Fitroh menjelaskan penegakan hukum harus didasarkan pada kecukupan alat bukti, sehingga penangkapan untuk jabatan lebih tinggi belum dilakukan karena kurangnya bukti. Sejauh ini, 12 kepala daerah telah diamankan dalam OTT, dengan modus korupsi beragam seperti suap, pemerasan, dan gratifikasi. Daftar yang diproses meliputi Wali Kota Madiun, Bupati Pati, dan lain-lain, menunjukkan upaya KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.