KPK Ungkap Alasan OTT Lebih Banyak Jerat Bupati daripada Gubernur

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjelaskan alasan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026 lebih banyak menjerat bupati daripada gubernur. Sepanjang tahun, KPK telah melakukan 18 OTT di berbagai daerah, dengan 12 di antaranya melibatkan kepala daerah seperti Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa OTT bukan sengaja menyasar kabupaten, melainkan berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Ribuan pengaduan masuk ke KPK setiap tahunnya, dan lembaga ini melakukan telaah awal sebelum mengambil langkah hukum. Banyaknya OTT terhadap bupati tahun ini disebabkan oleh laporan masyarakat yang disertai petunjuk dan alat bukti yang memadai di tingkat kabupaten. Sementara itu, laporan dugaan korupsi yang melibatkan gubernur juga ada, namun alat bukti yang tersedia belum cukup untuk melakukan penangkapan.

Fitroh menegaskan bahwa KPK tidak melindungi gubernur atau siapa pun. Semua tindakan hukum bergantung pada kecukupan alat bukti, dan penegakan hukum harus dilakukan secara cermat. KPK menolak anggapan bahwa mereka sengaja mengincar bupati.