Mardiono soal RUU Pemilu: Dalam Demokrasi Tidak Boleh Monopoli

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan bahwa demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh partai politik besar. Ia menyuarakan hal ini saat Rakornas PPP di Jakarta pada Kamis (20/8), dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk wacana kenaikan parliamentary threshold hingga 6-7 persen. Menurut Mardiono, kenaikan ambang batas tersebut hanya menguntungkan partai-partai besar dan merupakan bentuk politik 'menang-menang sendiri'. Ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia didirikan berdasarkan prinsip kebersamaan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, sehingga tidak ada pihak yang seharusnya mendominasi sistem demokrasi. Mardiono juga menyoroti bahwa 17 persen suara berasal dari partai-partai yang tidak lolos ke parlemen, dan angka tersebut tidak dapat diabaikan dalam sistem demokrasi.