Tak Takut Parliamentary Threshold 5 Persen, PPP: Demokrasi Jangan Dimonopoli

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap menghadapi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) apa pun pada Pemilu 2029, termasuk usulan peningkatan dari 4 persen ke 5 persen. Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Jabbar Idris menegaskan komitmen partai yang sudah 11 kali mengikuti Pemilu untuk terus bertarung di arena politik nasional. Hasil Pemilu 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi politik pada pemilu mendatang.

Meskipun siap menghadapi tantangan regulasi, PPP menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh segelintir partai politik besar. Menurut Jabbar, demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip kebersamaan dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap pembahasan sistem Pemilu harus mempertimbangkan keberagaman aspirasi politik masyarakat.

PPP juga menegaskan bahwa partai yang tidak memperoleh kursi di parlemen pusat tetap menjadi bagian dari demokrasi. Mereka tetap mewakili konstituen dan masyarakat pemilihnya, sejalan dengan prinsip inklusi yang menjadi landasan sistem demokrasi nasional.