Mendagri Blak-blakan Soal 3 Jurus Penyelamat ASN di Daerah
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk memastikan pembayaran gaji PPPK terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan. Skema pertama adalah efisiensi anggaran Pemda melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat tidak perlu, dan belanja makanan-minuman. Skema kedua adalah penyaluran DBH yang belum dibayarkan atau kurang bayar. Skema ketiga adalah penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Total dukungan pemerintah pusat mencapai Rp18,9 triliun, dengan Rp10 triliun DBH dan Rp8 triliun DAU. Pemerintah pusat juga mempertimbangkan pengalihan status guru menjadi ASN pemerintah pusat untuk meringankan belanja pegawai daerah.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Detik.com · 10 Agustus 2026 pukul 20.37
Pemerintah Siapkan Tiga Skema, Pastikan PPPK di Daerah Tak Dirumahkan
JPNN.com · 13 Agustus 2026 pukul 07.34
5 Berita Terpopuler: Pemda Kesulitan, Semua PPPK Minta Dialihkan Jadi ASN Pusat, Pakai 3 Skema untuk Membayar Gaji
ANTARA News · 11 Agustus 2026 pukul 18.43
Pemerintah pastikan tidak ada PPPK dirumahkan
JPNN.com · 11 Agustus 2026 pukul 16.57
Herlambang: Dukung Pemerintah Menyelesaikan Masalah PPPK, PPPK Paruh Waktu, Honorer
Berita terkait
Mendagri Siapkan Tiga Langkah Atasi Kendala Gaji Pegawai Pemda
Liputan6.com · 5 Agustus 2026 pukul 22.01
Mendagri Minta Pemda Upayakan Efisiensi Sebelum Minta Tambah Anggaran ke Pusat
Detik.com · 30 Juli 2026 pukul 18.29
5 Berita Terpopuler: Masalah PPPK & P3K Paruh Waktu Sudah Dibahas, Ada Arah Baru? Pidato Presiden Dinilai Salah
JPNN.com · 17 Agustus 2026 pukul 07.21
20 Ribu Lebih PPPK dan P3K Paruh Waktu di Daerah Ini Bisa Tenang, Semoga
JPNN.com · 17 Agustus 2026 pukul 06.10