Mendagri Dorong Penguatan Kapasitas Kepala Daerah agar Layanan Optimal

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan perlunya penguatan kapasitas dan dukungan bagi kepala daerah untuk menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada 30 Juli, di mana Tito menjelaskan peran strategis kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif dengan tanggung jawab mencakup penurunan angka kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi.

Kompleksitas beban kerja akibat desentralisasi mendorong kebutuhan instrumen seperti dukungan keuangan. Regulasi kedudukan keuangan kepala daerah berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 dapat dikaji ulang, tetapi penyesuaian harus mempertimbangkan capaian kinerja. Kepala daerah juga didorong berinovasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, guna memperkuat kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan.

Pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membantu daerah dengan keterbatasan anggaran, termasuk kebutuhan belanja pegawai seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tito menegaskan tidak ada opsi merumahkan atau memberhentikan PPPK. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR dan dihadiri perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang menyampaikan aspirasi daerah.