Mendagri Dorong Perluasan Perlinsos Agar Bansos Tepat Sasaran

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan hasil per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dari 290.967 KK pendaftar, 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.

Integrasi data Dukcapil dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) digunakan untuk memverifikasi kepemilikan aset tanah calon penerima bantuan. Selain itu, data Dukcapil juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door, serta data kepolisian melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk memastikan kepemilikan kendaraan.

Berdasarkan keberhasilan ini, pemerintah menargetkan penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus 2026. Daerah yang dipilih harus memenuhi kriteria seperti infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, dan dukungan dari kepala daerah.