Mendagri Siapkan Dukcapil Jadi Kunci Layanan Publik Digital

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya data kependudukan Dukcapil sebagai fondasi utama transformasi layanan publik digital atau E-Government di Indonesia. Menurutnya, transformasi layanan berbasis digital tidak akan berjalan optimal tanpa data kependudukan yang akurat dan selalu diperbarui. Data Dukcapil disebut sebagai satu-satunya basis data yang mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia dan diperbarui secara real time. Hal ini disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah tengah mempercepat pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi Satu Data Indonesia sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua program itu akan menggunakan data Dukcapil karena cakupannya paling lengkap dan terus diperbarui. Saat ini data Dukcapil mencakup sekitar 290 juta penduduk atau mendekati 99 persen populasi, lengkap dengan biometrik berupa face recognition, sidik jari, dan iris mata. Data terus bergerak setiap detik mengikuti peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perpindahan domisili.

Ke depan, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan administrasi kependudukan dapat diakses melalui satu aplikasi terintegrasi, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke banyak kantor. Data Dukcapil juga akan terintegrasi dengan instansi seperti ATR/BPN, BPS, Polri, dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah menyiapkan program penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil senilai sekitar Rp 3,5 triliun melalui skema multi-years untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan, bandwidth, keamanan siber, dan pusat cadangan data.