Mendagri Usul Pembahasan 15 RUU Kabupaten-Kota Tak Singgung Titik Koordinat

Mendagri Tito Karnavian mendukung pembahasan 15 RUU kabupaten/kota yang disusun Komisi II DPR, mencakup wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tujuan utama revisi ini adalah memberikan kepastian hukum dengan mengubah dasar konstitusi dari UU Sementara 1950 menjadi UUD 1945.

Tito memberikan tiga catatan utama: dasar hukum, penataan kewilayahan (nama, cakupan, batas daerah, dan ibu kota), serta karakteristik daerah. Ia secara khusus mengusulkan agar RUU tidak mencantumkan titik koordinat wilayah guna menghindari debat panjang yang dapat menghambat pengesahan produk hukum tersebut.