Menteri LH Ungkap Pentingnya UU Pengendalian Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mendorong pembentukan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang terpisah dari UU Lingkungan Hidup. Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih fokus dan terarah karena perubahan iklim dianggap sebagai tantangan baru yang membutuhkan strategi penanganan berbeda dari hukum lingkungan biasa.

Rancangan UU ini mengusung asas keadilan iklim (climate justice) dengan menambahkan 'aksi kesejahteraan' (prosperity action) di samping aksi mitigasi dan adaptasi. Pemerintah juga berencana melakukan riset komprehensif untuk memetakan dampak krisis dua dekade mendatang guna melindungi kelompok rentan dari beban finansial akibat bencana ekologis.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya transisi energi yang adil. Hal ini mencakup program reskilling dan upgrading bagi pekerja yang terdampak perubahan teknologi, seperti peralihan dari kendaraan mesin pembakaran internal ke kendaraan listrik, guna memastikan terciptanya lapangan kerja hijau (green jobs).