MPR dan Kementerian LH Buka Pintu Pembahasan RUU Perubahan Iklim

MPR RI berupaya mempercepat pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB) pada akhir 2026. RUU ini dirancang mengatur pengurangan emisi karbon, mitigasi dan adaptasi, insentif, sanksi, serta ekonomi karbon. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan urgensi RUU akibat bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kebakaran hutan. RUU menekankan keadilan jangka panjang bagi masyarakat terdampak seperti petani, nelayan, dan masyarakat pesisir. Kementerian LH mendukung RUU disusun terpisah dari revisi UUPH 2009 untuk fokus khusus. Hidayat menekankan pentingnya pembagian manfaat ekonomi karbon ke masyarakat adat dan ground people, serta program reskilling pekerja menuju green jobs.