Jakarta · Minggu, 16 Agustus 2026Cari
WargaKonoha

Model Pembiayaan Baru Jalan Tol, Kepastian Investasi Perlu Diperkuat

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan" untuk membahas strategi mengurangi ketergantungan APBN dalam pembangunan jalan tol dan memperbesar peran sektor swasta. FGD ini mengundang berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, akademisi, dan lembaga keuangan untuk berdiskusi terkait model pembiayaan baru, kepastian regulasi, serta keberlanjutan investasi. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan agar pembangunan jalan tol dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam FGD, berbagai isu strategis dibahas seperti investasi jalan tol yang bankable dan sustainable, konsistensi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, prinsip fair risk sharing, hingga penerapan model pembiayaan baru seperti MLFF. Para pakar termasuk Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro (ADB Institute), Chatib Basri (Harvard CID), dan Muhammad Halley Yudhistira (LPEM FEB UI) menyampaikan bahwa partisipasi swasta menjadi kunci utama mengingkatkan jaringan jalan tol yang saat ini belum memenuhi target. Dengan jaringan tol yang sudah melebihi 3.115 km dan investasi akumulasi mencapai Rp668 triliun, proyeksi investasi diperkirakan akan mendekati Rp1.000 triliun, menjadikan sektor ini tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

ATI menyatakan komitmennya untuk mewujudkan industri jalan tol yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Upaya ini harus didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif. FGD ini diharapkan menjadi langkah awal yang perlu diikuti dengan pembentukan working group dan kegiatan serupa secara berkala untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat ekosistem jalan tol nasional secara berkelanjutan.

Diberitakan juga oleh


Berita terkait