Pemerintah Pantau Pembahasan RUU Pemilu, Siapkan Isu-Isu Strategis
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Wakil Menteri DPR Bima Arya menyatakan pemerintah terus memantau wacana RUU Pemilu yang dibahas antara partai politik. Ia menyebut isu strategis seperti presidential threshold dan parliamentary threshold (5-7 persen) yang sedang dibahas secara informal. Pemerintah masih menunggu agenda resmi DPR untuk membahas RUU Pemilu. Bima menegaskan pentingnya menyeimbangkan efektivitas pemerintahan dengan demokrasi, serta mempertimbangkan mekanisme checks and balances dalam koalisi pemerintahan. Salah satu usulan yang muncul adalah 'dapil nasional' oleh Partai Demokrat serta perubahan ambang batas parlemen.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JPNN.com · 23 September 2026 pukul 10.30
Legitimasi Presiden Harus dari Rakyat, Bukan Koalisi Fraksi Parpol di Parlemen
JPNN.com · 22 September 2026 pukul 00.01
Soal Ambang Batas Parlemen, Deddy PDIP Ungkit Tujuan Pemilu, Singgung Angka 4-7
Warta Ekonomi · 21 September 2026 pukul 22.00
Wacana Syarat Capres Minimal 2 Partai DPR Mengemuka, Pakar Peringatkan Ancaman Krisis Konstitusi
Liputan6.com · 21 September 2026 pukul 18.09
PDIP: Ambang Batas Parlemen Ideal di Kisaran 4 sampai 7 Persen
Berita terkait
NasDem Dorong Parliamentary Threshold 7%, PAN Tolak: Representasi Rakyat Rendah
kumparan · 21 September 2026 pukul 14.25
Kader PSI: Idealnya PT Itu 0%, Kalau Tidak Suara Rakyat Hilang Ditelan Tuyul
Warta Ekonomi · 21 September 2026 pukul 08.50
Perludem Khawatir Penerapan PT 5 Persen Bikin Banyak Suara Pemilu Terbuang
JPNN.com · 18 September 2026 pukul 16.45
PAN Tolak Ambang Batas Parlemen Naik di Atas 4 Persen
JPNN.com · 17 September 2026 pukul 16.39