Pernyataan Terbaru Mendagri soal Penataan PPPK Guru, Satpol PP, dan Damkar

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah sedang memperkuat penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk yang paruh waktu dan penuh waktu, untuk memberikan ketenangan kepada para pegawai, terutama tenaga guru. Pembahasan ini penting karena sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di daerah, dengan total jumlah ASN mencapai sekitar enam juta, dan hampir 80 persen di wilayah daerah. Tito menekankan komitmennya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah dalam menangani isu ini secara serius. Pernyataan ini disampaikan setelah mengikuti Rapat Koordinasi tentang Status PPPK dan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah mendengarkan aspirasi agar PPPK paruh waktu dapat beralih ke penuh waktu, sementara PPPK penuh waktu berpeluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).